Why do we need more political entrepreneurs?

When Schineder and Teske (1992) outline a theory of political entrepreneurs, they refer to those individuals who change the direction and flow of politics.  Borrowing the logic of commercial entrepreneurs, they are those who bring equilibrium in politics – politicians who help getting things back into order.    They may exert Schumpeterian’s logic of creative destruction where they alter the existing dynamics in order to change it for a better outcome; or they simply seize the existing opportunities to get the bureaucracy of the government to do things they should do. Political entrepreneurs are innovative and risk-takers.  They are willing to take the risk to gain what they want to achieve – in this case the political “profit” – a “surplus” from making things better in the society.  They can be driven by altruism, but pure interests can also drive them.  Those who are driven by altruism may be motivated to doing good to society, but those who are driven by pure interest need to always take side to their “customers” – in this case, the voters.  Either way, it is good for the society.   Their motivation may be less relevant – what they do is more important.

Click the link below for more http://m.thejakartapost.com/news/2015/03/20/why-do-we-need-more-political-entrepreneurs.html

Political entrepreneur? Apa lagi itu? Mereka adalah politisi yang menggoncang kemapanan.  Dalam konteks Indonesia, mereka adalah politisi yang merombak tatanan yang korup.  Mereka memperkenalkan ide baru dan cara baru untuk melayani publik. Ada tiga hal yang penting untuk dilakukan untuk menghidupkan para political entrepreneur ini.  Pertama, mereka harus didukung.  Rakyat tidak boleh apatis pada politik.  Rakyat juga harus mengedukasi diri sendiri agar memahami betul bahwa suara yang diberikan benar-benar berdampak.  Political entrepreneur ini salah satu potensi jenis politisi Indonesia yang harus diberikan kesempatan. Kedua, partai politik harus mengakomodasi mereka dengan memberlakukan demokrasi internal partai dan keuangan partai yang transparan.  Hanya dengan demokrasi internal dan keuangan yang transparan, partai menjadi terbuka dan tidak lagi dikuasai oleh sekelompok orang. Ketiga, pemerintah harus menegakkan demokrasi dan rule of law dengan lebih serius.  Hanya dengan adanya hal ini, para political entrepreneur dapat berkontribusi secara maksimal.  Dan harus diingat, tidak semua motivasi political entrepreneurs selalu sejalan dengan kepentingan publik, dan oleh karena itu menciptakan lapangan permainan yang setara – melalui penegakan hukum – menjadi sangat utama.

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

About Ari Margiono

Researcher and a faculty member